Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperkuat kerja sama antardaerah melalui penandatanganan kesepakatan di berbagai sektor dengan nilai total mencapai Rp1,06 triliun.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kesepakatan kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.
Kerja sama ini mencakup sejumlah skema, mulai dari antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga asosiasi dunia usaha serta pemerintah kabupaten.
Pada level OPD, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jateng dan Aceh bernilai Rp138,56 miliar. Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, kerja sama antar BUMD menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp696,2 miliar. Kolaborasi ini melibatkan PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan PT Jateng Petro Energi (JPEN) bersama PT Pembangunan Aceh (PEMA), serta kerja sama perbankan antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh.
Di sektor dunia usaha, kerja sama antara Kadin dan Hipmi kedua provinsi mencapai Rp230 miliar. Sedangkan kerja sama antar kabupaten, yakni Klaten dan Gayo Lues, bernilai Rp1 miliar dengan fokus pada sektor pariwisata, budaya, dan industri.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut kerja sama ini sebagai bentuk penguatan kolaborasi berbasis business to business (B to B) yang melibatkan OPD, BUMD, hingga pelaku usaha.
“Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal yang bisa terus dikembangkan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, skema kerja sama antardaerah ini merupakan bagian dari konsep collaborative governance, di mana daerah saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai Jawa Tengah memiliki kapasitas besar, baik dari sisi ekonomi maupun tata kelola pemerintahan.
“Kerja sama ini diharapkan memberi motivasi bagi kami untuk terus membangun Aceh. Ke depan, komunikasi terutama di bidang perdagangan dan aparatur akan lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, kedua provinsi berharap dapat memperluas peluang investasi, memperkuat ekonomi daerah, serta menciptakan pertumbuhan yang lebih merata di Jawa Tengah dan Aceh.
