Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mempercepat pengerukan muara (kuala) di sejumlah wilayah di Aceh guna mencegah risiko banjir yang semakin meningkat.
Desakan itu disampaikan Mualem dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026)
Menurutnya, kondisi sejumlah muara di Aceh saat ini kian dangkal dan menjadi persoalan serius karena menghambat aliran air ke laut.
“Jika kuala-kuala di pesisir tidak segera dibenahi, ini akan menjadi masalah besar. Air akan tertahan dan berpotensi menimbulkan bencana banjir,” kata Mualem.
Ia menjelaskan, pendangkalan menyebabkan satu muara harus menampung aliran dari beberapa wilayah sekaligus. Kondisi itu membuat kawasan di sekitar kuala, termasuk lahan-lahan kosong, berpotensi berubah menjadi aliran air baru saat debit meningkat.
Fenomena tersebut, kata dia, telah terlihat di sejumlah daerah seperti Bireuen, Pidie Jaya, Kuala Simpang, dan Aceh Utara.
Mualem juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mengurus izin pengerukan ke pemerintah pusat. Namun, proses tersebut dinilai berjalan lambat.
“Jika tidak segera dibenahi, air tidak memiliki jalur keluar yang jelas. Ini berbahaya bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyampaikan kekecewaannya terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti anak yang kurang diperhatikan.
“Keadaan ini seperti anak tiri yang harus meminta-minta. Ini yang sedang kita rasakan,” tuturnya.
