Banda Aceh — Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Murthalamuddin, S.Pd.,MSP, menegur keras sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh yang dinilai belum optimal dalam menjalankan pembelajaran berbasis praktik.
Teguran tersebut disampaikan setelah pihaknya menemukan banyak peralatan praktik di SMK yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan cenderung terbengkalai. Temuan ini diperoleh langsung saat kunjungan ke sejumlah sekolah di berbagai daerah di Aceh.
Dalam kegiatan resmi Pemanfaatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi SMK Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“Masih banyak alat praktik yang hanya disimpan tanpa digunakan secara optimal. Ini menunjukkan siswa belum mendapatkan pengalaman praktik yang memadai,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pendidikan vokasi, yakni mencetak lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri.
Ia menegaskan bahwa keberadaan alat praktik bukan sekadar pelengkap administrasi sekolah, melainkan menjadi sarana utama dalam membentuk kompetensi siswa. Oleh karena itu, sekolah diminta tidak hanya fokus pada pengadaan alat, tetapi juga memastikan penggunaannya dalam proses belajar mengajar.
“Pembelajaran di SMK harus didominasi praktik, bukan sekadar teori,” tegasnya.
Murthalamuddin juga menyoroti penggunaan anggaran, termasuk dana TKD, agar benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak langsung bagi siswa. Ia mengingatkan agar sekolah tidak terjebak pada pola lama yang lebih mengutamakan pengadaan barang tanpa evaluasi pemanfaatan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara SMK dan dunia industri. Kerja sama ini dinilai krusial agar kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMK mampu bersaing dan terserap di dunia kerja.
Lebih jauh, Kadisdik Aceh menyebut bahwa SMK memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan keterampilan yang memadai, lulusan diharapkan dapat langsung bekerja atau mandiri secara ekonomi.
Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar lebih relevan, produktif, dan berorientasi pada kebutuhan industri.
